Paradigma Baru Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran

Foto : muslimdaily.net

Foto : muslimdaily.net

Fenomena pengangguran dan kemiskinan seakan tak kunjung henti. Bukan saja di daerah, melainkan sudah  menjadi persoalan nasional, yang berdasa warsa. Kemiskinan dan pengangguran, merupakan dua realitas yang keduanya muncul hampir selalu bersamaan. Tetapi, kemiskinan yang kemudian mengakibatkan pengangguran, atau pengangguran yang menimbulkan kemiskinan.

Agak sulit menjawabnya, sebab keduanya sering muncul seperti pantun bersahut. Di satu pihak, keluarga menjadi miskin karena anggota keluarganya menganggur, dan di pihak lain, orang menganggur akibat lahir dari keluarga miskin dan tak mempunyai kesempatan mengeyam pendidikan yang layak.

Terlepas dari perdebatan itu, ada beberapa hal yang kemudian secara sadar atau tidak, telah menimbulkan pengangguran. Pertama, disebabkan proses Industrialisasi dan Modernisasi.

Proses ini acap kali berakibat pada proyek penggusuran besar-besaran terhadap sebuah komunitas, baik yang berada di desa, atau juga di kota pinggiran. Akibat langsung yang muncul kemudian adalah, ribuan kepala keluarga harus kehilangan mata pencaharian di desa. Kenapa?

Karena tanah mereka diserobot sebuah perusahaan besar, atau memang sengaja “dipaksa” harus dijual karena ada tekanan dari sebuah otoritas daerah. Lihat saja, bagaimana kasus pembebasan tanah di Jaka Baring Palembang, menjelang PON ke-16.

Ratusan kepala keluarga yang sudah bertahun-tahun tinggal dan menetap di kawasan Jaka Baring, harus terusir akibat proyek besar PON ke-16 di Palembang. Bukan lagi aparat yang melakukan tekanan, melainkan para preman yang seolah sengaja “dibayar” untuk mengusir warga.

foto : suratkabar.id

foto : suratkabar.id

Realitas ini sebagai bukti nyata, bahwa industrialisasi dan modernisasi juga turut memberi andil dalam menciptakan kesenjangan sosial. Betapa tidak? Perluasan wilayah pembangunan  fisik, sebut saja Pabrik Minyak, Tambang Batubara, Mall, Hyermarket, Hotel dan pusat-pusat pembelajaan besar lainnya, secara langsung atau tidak telah mencerabut “wilayah kerja” pedagang kecil (PK-5), yang sebelumnya dapat menghidupi masyarakat sekitar.

Logikanya, dengan perkembangan zaman dan modernisasi, seharusnya masyarakat sekitar yang notabene pemilik wilayah taraf hidupnya makin meningkat, bukan malah sebaliknya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, penduduk asli, justeru tergusur di pinggir-pinggir kota tanpa daya. Sementara, mercusuar di tengah kota terus menancapkan taring-taringnya untuk melakukan perluasan bisnisnya.

Kedua, proses Urbanisasi. Penyebab kemiskinan dan pengangguran yang kedua ini, sebenarnya sebagai akibat dari proses industrialisasi dan modernisasi. Karena mereka tidak dapat mengimbangi ketatnya persaingan dalam penguasaan teknologi di beberapa perusahaan, yang memperluas jaringan kerjanya di kawasan pedesaan,  sebagian masyarakat kemudian “berlari” menuju ke ke kota-kota besar, dengan harapan mereka dapat hidup lebih layak.

Tetapi toh apa yang kemudian terjadi, proses Urbanisasi dari desa ke kota ini justeru berbalik arah. Hidup kaum urban tidak semakin baik, melainkan persoalan sosial di kota-kota besar makin bertambah. Kenapa? Akan bagaimana nasib seseorang jika pergi ke kota tanpa dibekali dengan skill atau keahlian tertentu dan hanya dengan modal nekad?. Bagaimana akan mendapat hidup layak, jika untuk menghidupi dirinya sendiri beum mampu. Ini juga menjadi salah satu penyebab, kenapa jumlah pengangguran dan kemiskinan bertambah.

foto : lontaranews.com

foto : lontaranews.com

Situasi meningkatnya jumlah keluarga miskin dan pengangguran inilah, yang kemudian menggelitik beberapa pengamat untuk kemudian mengritisi program masa lalu, yang menurutnya harus direvisi ulang.

Tentu tidak harus membuang, namun  harus ada semacam evaluasi untuk menjawab, mengapa program pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebelumnya ini tidak berjalan secara efektif.

Memang sebuah keprihatinan tersendiri ketika menyimak data Bank Dunia (Word Bank) tentang jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran di Indonesia, khususnya di Sumsel. Sebagaimana dilansir media, dua tahun lalu (2005) data Bank Dunia  menyebutkan, jumlah orang miskin di negeri ini, sebanyak 110 juta jiwa.

Sementara jumlah pengangguran mencapai 40 juta lebih. Di Sumsel  tahun 2005 ada sekitar 1, 3 juta atau 21 persen penduduk  miskin  dan diperkirakan 2007  sudah bertambah 10 persen. Pengangguran pada 2006 mencapai 325. 000-an dan tahun 2007 diperkirakan akan meningkat 5 persen bahkan bisa lebih. Sementara jumlah pengangguran tidak kentara ; (disquesed unemployment), dan setengah pengangguran dan pengangguran bentuk lain, juga belum terdata secara akurat.

Menyimak realitas tersebut, sepertinya memang perlu melakukan evaluasi dan menyolusi terhadap upaya pengurangan jumlah keluarga miskin dan pengangguran ini. Antara lain ;

Merubah deal politik

Ada beberapa alternatif, yang mungkin dapat dilakukan oleh para pemegang kebijakan (Gubernur, Walikota dan Bupati), dalam mempercepat proses pengurangan jumlah keluarga miskin dan jumlah pengangguran. Kemauan Politik (political will)  dan kemauan untuk melakukan perubahan (political action) dari seorang Gubernur, Walikota dan Bupati sepertinya menjadi “kunci” pokok, bagaimana jumlah keluarga miskin dan jumlah pengangguran ini berkurang.

SBY dan Jokowi (Foto : http://frontroll.com)

SBY dan Jokowi (Foto : http://frontroll.com)

Kenapa menjadi kunci? Sebab, diakui atau tidak  pemegang kebijakan seperti Gubernur, Walikota dan Bupati, akan berhubungan langsung dengan  para investor yang akan menanamkan modalnya di sebuah provinsi atau kabupaten dan kota.

Sudah pasti, sebelum tanda tangan kontrak kerja, ada semacam perjanjian, yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), akta, atau apapun bentuknya, atau sebut saja ada “deal politik” antara gubernur, wali kota atau bupati dengan investor. Deal politik bisnis  yang selama ini terjadi antara investor dengan para kepala daerah adalah bagaimana investasi yang ditanam dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi, kota atau kabupaten plus rekening gubernur, walikota dan bupati.

Logika bisnis memang seperti itu. Otoritas dan kewenangan, seorang Gubernur, Walikota dan Bupati wajib “dibayar” oleh investor sebagai “biaya  kemudahan” masuknya investasi.

Tetapi jika kemudian melihat jumlah angka keluarga miskin dan pengangguran saat ini, rasanya tidak arif dan bijak jika para kepala daerah tetap saja akan memegang deal politik  seperti itu. Sudah saatnya, jika para kepala daerah merubah deal politik-nya dengan investor, yang sebelumnya berdasar pada berapa persen penghasilan perusahaan dapat menambah PAD, namun ke depan juga pikirkan pula,  berapa jumlah pengangguran di Sumsel dapat terserap menjadi tenaga kerja  di Perusahaan yang akan dikembangkan tersebut. Bagaimana jika investor menolak menerima Sumber Daya Manusia (SDM)  dari Sumsel?

Disinilah komitmen seorang kepala daerah, seperti gubernur, wali kota dan bupati dipertaruhkan, akan berpihak kepada rakyat, atau kepada investor? Sering terjadi, alasan penolakan investor menerima SDM dari Sumsel, karena  tingkat kuallitas SDM Sumsel dinilai belum standar.

Alasan ini sama sekali tidak berdasar. Sebab, jika sebelumnya deal politik dengan inevstor sudah menyebut jumlah persentase tenaga kerja, maka jauh sebelum perusahaan itu berdiri, manajemen dapat melakukan training terhadap SDM asal Sumsel yang akan diberdayakan, dengan konsekuensi biaya training (cost) menjadi tanggungjawab kedua belah pihak.

Perguruan Tinggi bertanggungjawab

Persoalan lain yang menjadi “mesin cetak” pengangguran adalah Perguruan Tinggi. Bagaimana tidak? Dalam setiap tahun, berapa ratus sarjana diwisuda, tanpa mengetahui akan menjadi apa mereka setelah mendapat Ijazah. Dari kasus seperti inilah, sering muncul seloroh, STTB bukan Surat Tanda Tamat Belajar, tetapi menjadi Sudah Tamat Tambah Binggung, sama persis seperti nasib sarjana yang baru saja diwisuda kemudian binggung mencari kerja.

Ilsutrasi : beritasatu.com

Ilsutrasi : beritasatu.com

Kondisi kronis yang melanda para alumnus Perguruan Tinggi (PT) ini, bukan baru terjadi satu atau dua bulan terakhir, melainkan sudah menyejarah.

Dari  rezim Soeharto sampai Susilo Bambang Yudhoyono, kurikulum di PT memang tidak praktis aplikatif, atau tidak mendorong mahasiswa dan alumninya, dapat mencipta lapangan kerja, melainkan dididik untuk mencari lapangan kerja. Jika ini yang terjadi, maka jelas PT juga turut menyumbangkan jumlah pengangguran di negeri ini.

Oleh sebab itu, sepertinya PT juga wajib berpikir ulang, agar di masa mendatang, dapat menghasilkan alumnus-alumnus yang memiliki jiwa kewirausahaan (interpreuner),  sehigga dalam praktiknya dapat menciptakan lapangan kerja, bukan malah sebaliknya, mencari pekerjaan, sembari menunggu penerimaan PNS.

Perlu Pendampingan

Selain Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga turut bertanggungjawab terhadap meningkatnya jumlah keluarga miskin dan penangguran. Ditengah realitas seperti sekarang, perusahaan wajib ikut andil dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran.

Secara kasat mata, sejumlah perusahaan sudah sering melakukan bermacam pelatihan, bahkan pinjaman modal. Tetapi dalam banyak kasus, beberapa program pengentasan kemiskinan dan pengurangan melalui pelatihan dan pinjaman modal yang dilakukan BUMN atau BUMD, ternyata belum secara signifikan dapat mengurangi jumlah keluarga miskin dan pengangguran.

ilustrasi : capecoral.net

ilustrasi : capecoral.net

Hampir di setiap perusahaan, mempunyai bagian Community Development (Comdev) yang bertugas “membagi-bagikan” dana hibah dan pinjaman kepada masyarakat yang sedang mengelola Usaha Kecil Menengah (UKM), atau bagi lembaga untuk melakukan Pelatihan.

Logikanya, semakin banyak perusahaan mengeluarkan dana dari Comdev untuk bantuan usaha kecil, seharusnya jumlah pengangguran dan masyarakat miskin berkurang.

Tapi yang terjadi bukan berkurang (terminimalisasi) malah sebaliknya, yang diberi modal bergulir tidak bisa mengembalikan (kredit macet), sementara jumlah proposal pengajuan bantuan terus  bertambah. Kenapa ini terjadi?  Karena pinjaman modal dan pembinaan hanya sebatas formalitas, dan bukan bermula dari tanggungjawab moral, terhadap bagaimana mengurangi jumlah keluarga miskin dan jumlah pengangguran.

Terbukti, pembinaan pelatihan sebatas pemberian materi keterampilan, dan belum sampai pada training menejemen marketing dan penguatan jaringan pemasaran secara global. Sering muncul analogi ; berilah kailnya, jangan umpannya. Tetapi ketika dihadapkan dengan realitas seperti sekarang, analogi ini kemudian tidak relevan. Sebab, bagaimana seseorang akan memancing, jika ternyata lahan untuk memancing-pun sudah disulap menjadi Mall? Atau seperti kasus di Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 1999.

Seseorang harus masuk ke dalam sel, hanya lantaran di-kriminalisasikan akibat memancing di sekitar rumahnya. Ada pertanyaan yang kemudian timbul. Memancing di sekitar rumah kenapa harus dianggap mencuri? Karena kawasan air di OKI (Lebak Lebung) ketika itu sudah dikuasai oleh pengemin (cukong) yang kemudian dilegitimasi dengan Peraturan Daerah. Maka yang mesti dilakukan sekarang adalah; Berilah kail plus umpan dan lahannya, sehingga  pengangguran dan kemiskinan dapat diminimalisasi.

Kelemahan lain yang menjadi catatan adalah, bermacam bentuk pelatihan dan guliran modal oleh beberaa perusahaan adalah, tidak diimbangi dengan penguatan ideologi  pada setiap keluarga miskin atau kepada pengusaha kecil dan menengah. Lemahnya ideologi interpreuner yang tidak pernah disentuh dalam pelatihan, sering berakibat pada patahnya semangat, ketika usahanya macet atau terbentur dengan persoalan pemasaran.

ilustrasi : harapanrakyat.com

ilustrasi : harapanrakyat.com

Lebih ironis lagi, akibat tidak terdidik secara ideologi dan mental dalam bidang usaha, akhirnya pinjaman lunak dari perusahaan yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal usaha, justeru disalahgunakan.

Misalnya,  untuk membeli keperluan lain, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang usaha yang sedang ditekuni.

Seperti contoh kasus, seorang Bapak, karena sayang anak, sebelum sampai di rumah—setelah sebelumnya mendapat pinjaman, mampir dulu ke pasar, kemudian modal pijaman itu dipotong  sebagian untuk membeli sepeda anaknya.

Masih tersisa memang, tetapi mentalitas seperti ini, bila terbiar begitu saja, sudah tentu program pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah angka pengangguran hanya akan sebatas angan, tanpa membuahkan hasil yang maksimal.

Sebaiknya, membeli sepeda dapat dilakukan, setelah usahanya mendapat untung. Namun  begitulah sebagain mentalitas masyarakat kita. Untuk menunda keinginan saja masih sangat lemah, sehingga tujuan jangka panjang yang seharusnya dapat menjadi tujuan malah terabaikan.

Akibatnya, jika ternyata dalam tahab pertama ini gagal mengembalikan modal, maka sudah pasti kepercayaan Perusahaan sudah berkurang, dan imbasnya, yang bersangkutan tidak akan mendapat bantuan yang keduakalinya.

Ilustrasi : liputan6.com

Ilustrasi : liputan6.com

Strukturisasi perusahaan

Upaya sebuah perusahaan dalam melakukan pendampingan, juga sering terbentur dengan restrukrisasi perusahaan. Acap kali terjadi, berganti pemegang pejabat, maka berubah pula kebijakan. Demikian juga, program sebelumnya harus dimulai dari awal, sesuai dengan keinginan dan selera pemegang otoritas.

Persis seperti dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tahun 80-an kita kenal dengan sistem Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Belum selesai CBSA, kemudian ganti menteri. Dengan sendirinya berganti lagi kebijakan. Sekarang muncul Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Beum tuntas KBK, sudah berganti ke KTSP. Dan besok apalagi…?

Mengantisipasi kemungkinan buruk seperti itu, tidak salah jika ke depan, ada upaya pendampingan terhadap keluarga miskin dan peserta training dapat dilakukan secara intensif, sekalipun terjadi pergantian pejabat.

Dengan demiian, para peminjam modal selain dapat pembinaan secara terus menerus, mereka bukan saja mendapat keterampilan atau pinjaman modal saja, melainkan juga mendapat pendampingan menejemen, sampai mereka dapat berdikari. Fungsinya, untuk melakukan kontrol out put program tersebut,  sehingga yang bersangkutan tidak terkontaminasi oleh “iklim materialisme” yang  menyesatkan. (*)

Tanjung Enim, 2008

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s