Bukan Hanya Dipatenkan Tapi Diberdayakan

(Tanggapan atas Pernyataan Gubernur Sumsel terhadap pematenan produk Sumsel)

Oleh Imron Supriyadi

Ilustrasi : Google Image

Ilustrasi : Google Image

Panji, salah satu warga Perumnas Sako Kenten Palembang, suatu pagi memesan terali besi untuk jendela di rumahnya, lantaran satu hari sebelumnya rumah Panji dibobol maling.

Di pihak lain, Wardiman salah satu warga Gandus Palembang, juga memasang alarm dan gembok di sepeda motornya, karena pekan sebelumnya sepeda motor tetangga Wardiman juga disikat jambret akibat tidak diberi safety. Terakhir, Gubernur Sumsel, Syahrial Oesman juga menyatakan akan mematenkan produk-produk khas Sumsel, setelah Malaysia sempat ’mengguncang’ Sumsel dengan mematenkan kain songket.

Begitulah ilustrasi yang sepadan dengan realitas bangsa ini. Sudah menjadi tradisi, baik secara personal atau institusional, warga negeri garuda pancasila ini hanya akan melakukan proteksi (baca; pengamanan) terhadap benda yang dimilikinya, setelah jatuh korban. Demikian pula terhadap nasib Buruh Migran Indonesia (TKI). Pemerintah RI baru memberi perhatian dan menyusun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedagangan Orang, setelah banyak TKI yang pulang ke Indonesia membawa luka dan kematian.

Seiring dengan upaya perlindungan pemerintah terhadap warganya, dalam pekan terakhir, Gubernur Sumsel Syahrial Oesman merespon terhadap upaya melindungi hak cipta warga Sumsel, terutama produk khas Sumsel, seperti pempek Palembang. Respon Syahrial ini sebagai tindaklanjut dari usulan Arudji Kartawinata, anggota DPRD Sumsel, yang meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk segera mematenkan produk khas Sumsel, pempek. (Berita Pagi, Selasa/20/11/2007).

Gagasan perlindungan hak cipta produk khas Sumsel ini, jika dirunut dengan rentang waktu yang sudah demikian panjang, memang menjadi terlambat. Sebab, ’pencurian’ hak cipta kain songket yang dipatenkan secara Internasional oleh Pemerintah Malaysia sudah enam bulan lalu. Bahkan jauh sebelum itu, Negara Malaysia juga sudah mematenkan rendang (lauk makan khas Padang Sumatera Barat), yang notabene juga milik Indonesia.

images (7)Terakhir, Reog Ponorogo dan lagu Rasa Sayang-Sayange, yang konon lagu ciptaan orang Indonesia, juga dipakai pemerintah Malaysia dalam situs di internet sebagai promosi pariwisata negeri jiran itu. Kini seorang Arudji juga khawatir, jangan-jangan makanan pempek dan sejenisnya juga akan dipatenkan oleh negara lain, sebagaimana tempe yang dipatenkan oleh Jepang. Yang paling terbaaru, Malaysia kembali mengklaim kesenian reog ponorogo juga berasal dari negara itu. Hanya saja dengan nama tari barongan.

Ke-khawatiran Arudji dan Gubernur Sumsel memang cukup beralasan. Di satu sisi, bila pemerintah Sumsel atau Pemerintah RI sekalipun tidak sesegera mungkin melakukan antisipasi terhadap kemungkinan ’pencurian’ hak cipta produk Indonesia, sama halnya pemerintahan dan bangsa ini membiarkan untuk terus menerus dijajah kedaulatannya secara kebudayaan.

Walaupun diakui atau tidak, jauh sebelum ’ketegangan’ antara Pemerintah RI dan Malaysia ini, bangsa ini sudah terjajah secara kebudayaan oleh masuknya peradaban barat. Sebagian masyarakat kita lebih merasa ’bergengsi’ kalau makan daging kentuky, dari pada membeli daging di kakilima atau memotong ayam sendiri. Demikian pula, sebagian masyarakat kita merasa berbangga hati jika bisa membeli tas bermerk luar negeri, dari pada merk Indonesia.

Walaupun, pada kenyatannya, tidak jarang produk yang di beli diluar negeri juga hasil impor dari Indonesia, tetapi kemudian didekonstruksi sedemikian rupa, sehingga tas buatan Tulung Agung Jawa Timur misalnya, bisa berubah menjadi made in hongkong dan lain sebagainya.

images (6)Dalam masalah ini, sepertinya agak tidak arif dan tidak bijak bila kemudian harus menyalahkan satu pihak. Dalam konteks politik kebudayaan, Pemerintah Indonesia tidak salah jika kemudian melakukan protes kepada negara lain yang telah ’mencuri’ karya cipta Indonesia.

Tetapi di lain pihak, negara ’jiran’ juga tidak bisa dipersalahkan jika kemudian harus ’memboyong’ puluhan kepala keluarga ke negaranya, untuk kemudian dihidupi, dipedulikan, dibiayai produksinya sampai pemasarannya, atau bahkan dibuatkan surat keterangan kewarganegaraan. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka bersedia ’dipindahkan’ kewarganegaraannya?

Jawabnya sederhana. Eksodus warga Indonesia ke negara lain bukan persoalan ideologi kebangsaan, melainkan hanya berdasar pada ’ideologi perut’. Logikanya, kalau di negeri tetangga lebih dikenyangkan, lebih disantuni, lebih dihargai karya-karyanya, mengapa harus mempertahankan keterbelakangan dan keterpurukan di negeri ini?

Bagi Indonesia atau bagi pemerintah Pemprov Sumsel, makanan pempek atau produk kebudayaan lainnya seakan sudah menjadi ikon yang siapa saja tidak bisa mengambilnya. Tetapi bila para pengrajin songket, industri kecil yang memproduksi pempek, kerupuk ikan, model, kapal selam, otak-otak dan sejenisnya terbiar tanpa kepedulian, jangan salahkan bila suatu ketika ada satu negara lain yang siap membiayai hidup puluhan pengusaha kecil itu untuk ’diboyong’ dan jadikan warga negara asing.

Ini sama persis dengan kasus tahun lalu, ketika 40 mahasiswa dari Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, yang kemudian ’dibeli’ profesionalitasnya oleh satu negara asing, sekaligus para alumnus perguruan tinggi ini,’diculik’ untuk kemudian menjadi warga negara asing. Tentu dengan jaminan penghargaan dan penghidupan yang lebih layak. Kenapa ini terjadi? Sekali lagi, karena mereka tidak merasa dipedulikan dan tidak diberdayakan oleh pemerintah negeri ini.

Jalan keluar untuk masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Manusia Indonesia hanya cukup dipedulikan dengan upaya pemberdayaan nyata. Bukan diperdaya! Bukan sebatas dikucuri modal, tetapi juga diberi pendampingan secara intensif, sejak pinjaman modal dikucurkan sampai manajemen pemasarannya.

Selain itu, Pemprov Sumsel juga sudah sewajarnya membantu akses jaringan informasi, kemana dan bagaimana produk itu harus disebarluaskan. Bila ini dilakukan, dengan mengucap bismillahirrohmaanirrohiim, saya yakin nilai-nilai nasionalisme itu tidak akan bergeser satu jengkalpun, walau ada iming-iming penghidupan yang lebih baik di negeri orang.

Membangun komitmen ideologi kebangsaan, ternyata bukan hanya melalui pemberlakukan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) semata, tetapi meningkatkan kepedulian terhadap warga negara juga bagian dari upaya untuk menguatkan ideologi. Masalahnya kemudian adalah, tinggal mau atau tidak.(*)

Tanjung Enim, 20 Nov 2007

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s