Kader Muhammadiyah, Jangan Terseret Arus Keburukan

  • Wawancara 

 Dalam acara Pelatihan Muballighat di Asrama Akademi Kebidanan (AKBID) Aisyiyah Palembang pekan silam, terungkap masih terjadinya krisis kader di berbagai bidang, yang seharusnya lahir dari rahim Muhammadiyah. Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan hampir setiap tokoh Muhammadiyah membahas perlunya kaderisasj yang terformulasi dengan baik, sehingga akan lahir kader Muhammadiyah yang siap dalam bidangnya masing-masing. Tentang hal ini, berikut wawancara Imron Supriyadi dan Mustaqiem Eska dari Majalah Warta DAKWAH (11/9/2012) dengan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumsel, DR Drs H Marshaal NG, SH,MH. Petikannya;

————————————————————————–

Ada penilaian dari sejumlah pihak yang mengatakan kalau Muhammadiyah di Sumsel sedang terjadi krisis kader. Komentar Anda?

Kalau sstem pengkaderan di Muhammadiyah, sebenarnya sejak awal sudah punya formulasi yang jelas. Hanya saja, tidak sedikit lembaga yang seharusnya melakukan proses kaderisasi untuk Muhammadiyah di Sumsel, seringkali tidak patuh dengan formulasi yang sudah ditetapkan. Seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Lembaga ini menjadi wadah, yang salah satu tugasnya melakukan rekrutmen kader dari kalangan mahasiswa. Tetapi yang saya lihat, belakangan ini tidak maksimal. Masalahnya ya itu tadi, ketidakpatuhan terhadap program yang sudah disusun sebelumnya.

DR Drs H Mashaal NG,SH,M.H, Sekretaris PWM Sumsel

Tapi bukankah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah punya wewenang untuk menegur kepada IMM atau lembaga lainnya yang tidak patuh terhadap program seperti yang Anda sebut tadi?

Kewenangan Muhammdiyah tidak masuk dalam ranah kampus. Kalaupun bisa, kewenangannya sangat terbatas. Sebab IMM berada dibawah naungan perguruan tinggi. Jadi yang punya kewenangan penuh melakukan pembinaan terhadap organisasi seperti IMM bukan Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah tetapi pihak akademik, dalam hal ini rektorat. Kalaupun Muhammadiyah melakuan itu, hanya bersifat imbauan dan tidak bisa seperti yang dilakukan oleh universitas. Jadi memang sangat terbatas. Ada wilayah tertentu yang PWM bisa masuk, termasuk terhadap IMM juga ada batas tertentu yang PWM tidak punya kewenangan.

Bagaimana dengan lembaga pendidikan sekolah, seperti pesantren, SMA Muhamamdiyah? Apakah lembaga ini tidak dapat dijadikan sebagai titik awal proses kaderisasi Muhamamdiyah?

Nah, inilah yang sering salah mengerti. Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, apakah itu pondok pesantren, SMA, Madrasah, dan yang setingkat dengan itu, bukan lembaga kader yang punya tugas melakukan kaderisasi bagi keberlangsungan kepemimpinan Muhammadiyah.. Saya menyebutnya, lembaga pendidikan itu lebih sebagai lembaga dakwah untuk menjadi mediasi Muhammadiyah kepada publik, kalau Muhammadiyah sudah melakukan pencerdasan bangsa melalui pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini hanya untuk memberitahukan kepada publik, ini lho Muhammadiyah sudah punya sekolah, punya pesantren dan punya lembaga pendidikan dari TK sampai  SMA atau perguruan tinggi. Jadi bukan lembaga kader.  Makanya kalau sebagian orang berharap setelah sekolah di Muhammadiyah akan menjadi kader Muhammadiyah itu menurut saya keliru. Sebab, tidak sedikit siswa atau mahasiswa yang pada saat masuk juga bukan karena ingin manjadi kader Muhamamdiyah. Kadang saat ujian saja, tidak bisa mebaca satu huruf alif, meski hurufnya sebesar gunung. Bagaimana mau diharap manjadi kader? Saya pikir inilah bagian tantangan kita bersama dalam internal Muhammadiyah ke depan.

Anda tadi sebut, IMM sebagai lembaga yang bertugas melakukan kaderisasi di perguruan tinggi, tetapi seringkali tidak patuh terhadap platform program yang ditetapkan.  Kenapa ini terjadi?

Ini juga sangat problematik. Saya katakan lembaga kader seperti IMM tidak patuh terhadap program yang sudah  ditentukan. Disisi lain ada tarik ulur dari dalam dan luar. Sehingga pada saatnya orgnasiasi ini harus berjalan, tetapi pada kenyataannya di tengah perjalanannya tiba-tiba mandeg, atau keluar dari khittah Muhamamdiyah.

Bisa Anda jelaskan apa yang Anda maksud ada tarik ulur dari luar dan dalam?

Misalnya begini. Sering terjadi, karena di lembaga perguruan tinggi ada sosok mahasiswa yang dianggap pintar, cekatan berorganisasi, cerdas atau misalnya pintar ceramah. Kemudian IMM merekrut yang bersangkutan menjadi pengurus, atau bahkan menjadi ketua umum. Tetapi, karena kepintarannya bukan dibentuk oleh lembaga Muhammadiyah, ketika duduk sebagai pengurus IMM atau lembaga lain yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, gerak langkah programnya tidak beriring dengan Muhammadiyah. Karena, yang bersangkutan sudah punya bentuk sebelum menjadi pengurus IMM. Akhirnya tipe dan pola kepemimpinannya tidak secara linier berjalan dengan program Muhammadiyah atau IMM itu sendiri. Ini yang saya sebut tadi, ada saja ketidakpatuhan terhadap progam. Karena yang memimpin masih ada tarik ulur dari dalam dan luar, karena memang bukan terdidik dan lahir dari Muhammadiyah.

Bisa Anda contohkan?

Ya misalnya saja tipe dan cara kepemimpinan Muhammadiyah punya warna sendiri, yang berbeda dengan organisasi lain diluar Muhammadiyah. Maksud saya ada hal-hal prinsip yang memang harus menjadi ciri khas Muhammadiyah. Baik tata cara ibadah, proses regenerasi dan pengkaderan atau hal lain yang mau tidak mau memang harus mencerminkan jiwa Muhammadiyah. Tetapi kalau pimpinannya bukan lahir dan terdidik dari Muhammadiyah, ya itu tadi pada saat tertentu akan terjadi benturan antara kepentingan organisasi Muhammadiyah dan warna organisasi yang sebelumnya sudah mengisi pola pikir dan karakter yang bersangkutan. Sehingga saat memimpin tidak sesuai dengan platform program yang sudah ditetapkan.

 Menurut Anda, apa tantangan ke depan bagi kader Muhammadiyah ketika masuk dalam ranah kompetisi organisasi yang lebih besar di luar Muhamamdiyah?

Kalau kita melihat faktanya, saat ini kader Muhammadiyah sangat sedikit yang duduk di pusat-pusat kebijakan publik, apalagi dalam partai politik. Partai Amanat Nasional (PAN) yang jelas lahir dari rahim Muhammadiyah, tetapi pada kanyataannya 90 persen pengurus PAN bukan kader Muhammadiyah. Pada awalnya iya, muncul dari kader Muhammadiyah, terutama sejak Pak Amin Rais menjadi Ketua Umum PAN. Tetapi seiring perjalanan waktu, secara perlahan kader Muhammadiyah tidak bertahan lama, atau istilah saya mati lemes. Dan menurut saya ini sebuah kenyataan, bahwa dunia organisasi di internal Muhammadiyah iklimnya sangat jauh berbeda dengan dunia politik. Kalau di Muhammadiyah menjunjung tinggi nilai moralitas, kejujuran, etika dan sopan santun, diwajibkan memegang sifat sidiq, amanah, tablligh dan fathonah, sementara di Parpol, atau dunia birokrasi diluar jauh berbalik 180 drajat. Disinilah tantangan bagi kader Muhammadiyah, bagaimana harus pintar-pintar membawa diri ketika sudah masuk dalam wilayah organisasi yang lebih luas, apalagi dalam kancah kompetisi partai politik.. Gesekan antara satu dengan lainnya demikian kuat di banding dengan di internal Muhammadiyah.  Kalau tidak pintar membawa diri, akan tergelincir dalam kasus korupsi atau kasus lainnya.

Apa karena kader Muhamadiyah yang terbawa arus keburukan tidak memahami nilai agama?

Kalau menurut saya diantara yang terkena kasus sangat paham dengan agama. Tetapi kan selama ini manusia secara umum sering lupa kalau sedang diatas. Lupa dengan dirinya siapa, dari mana dan untuk siapa dia duduk di kursi jabatan. Waktu masih di bawah, mungkin tidak terbawa arus. Tetapi saat sudah diatas, sering terlupa teradap dirinya, termasuk nilai-nilai agama yang pernah diperoleh di Muhammadiyah.

Pesan Anda kepada kader Muhamadiyah dalam menghadapi kompetisi global?

Ya, kita kembali bagaimana setiap kader Muhammadiyah, baik yang ingin berkarir di dalam maupun diluar Muhammadiyah, seharusnya kuat-kuatlah memegang teguh nilai-nilai agama yang sudah diberikan di Muhammadiyah, sehingga tidak terbawa arus besar yang menyesatkan. Jika merasa akan terbawa, segera menarik diri dan menghindar supaya tidak ikut hanyut. Tetapi penyakitnya, orang-orang yang jujur sering dimanfaatkan orang lain. Jadi pintar-pintarlah memilih mana yang baik dan mana yang buruk, supaya kader Muhamamdiyah tidak terkontaminasi arus keburukan yang keluar dari nilai-nilai spiritualitas yang diajarkan KH Ahmad Dahlan.[*]

Sumber : Majalah Warta DAKWAH (11/9/2012)  |  ILUSTRASI : GOOGLE IMAGE | FOTO.DOK,WD
Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s