Muhammadiyah Krisis Kader Ulama Tarjih

Nofrizal Nawawi,Lc, M.Pd.I
Pimpinan Pondok Pesantren Thawalib Sriwijaya Palembang

Wawancara dengan Nofrizal Nawawi,Lc, M.Pd.I Pimpinan Pondok Pesantren Thawalib Sriwijaya Palembang

Tak dapat dipungkiri, dalam sepuluh tahun terakhir Muhammadiyah mengalami kemunduran, khususnya re-generasi kader dakwah yang memperjuangkan nilai dan ideologi tajdid. Termasuk didalamnya terjadinya krisis kader ulama tarjih di lingkungan Muhammadiyah. Bukan hanya di daerah Indonesia, tetapi juga di Sumsel. Bagaimana hal itu sampai terjadi? Berikut wawancara Imron Supriyadi dan Yusron Masduki dari Warta DAKWAH dengan H.Nofrizal Nawawi,Lc.M.Pd.I, mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumsel. Petikannya;

———————————————-

Ada penilaian, saat ini di tubuh Muhamamdiyah sedang krisis kader Ulama Tarjih. Komentar Anda?

Kalau masalah itu sebenarnya terkembali kepada pimpinan di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sebab di Muhamamdiyah semua personil sudah dibagi di masing-masing bidang, termasuk di Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sumsel.

Tentang Krisis Kader Ulama Tarjih Bagaimana?

Akhir-akhir ini, ya sekitar dua periode saya sebagai ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumsel, kalau dikatakan tidak ada kaderisasi ulama dan pengajian tarjih salah juga. Tetapi kalau dikatakan ada, memang kita akui masih belum optimal. Jadi memang masih perlu digerakkan lagi agar lebih dinamis, sehingga kaderisasi dan kajian tarjih dapat berjalan seperti yang diharapkan bersama. Kajian tarjih diluar pengajian rutin, seperti Bulan Ramadhan kita melakukan kajian tarjih yang berkaitan dengan hisab, menentukan awal ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Beberapa waktu lalu kita datangkan pembicara dari Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah dengan mengundang seluruh Pimpinan Daerah Muhamamdiyah (PDM) se-Sumsel.

Apakah selama ini sudah ada secara khusus kajian untuk melakukan kaderisasi Ulama Tarjih?

Kajian yang saya lihat selama ini sudah banyak dilakukan melalui pengajian di Muhammadiyah. Apakah yang dilakukan cabang, ranting dan daerah. Atau juga kajian yang dilakukan oleh amal usaha Muhammadiyah. Itu dilakukan secara rutin, tetapi memang belum secara khusus mengarah pada kajian tarjih, apalagi pembentukan kader ulama tarjih.

Kenapa tidak dilakukan, toh krisis kader Ulama Tarjih ini sudah demikian lama?

Idealnya memang harus berjalan bersamaan. Disatu sisi ada kajian rutin, dan disisi lain diarahkan pada kajian dan kaderisasi Ulama Tarjih. Tetapi yang perlu diketahui, untuk memutuskan satu persoalan dengan mengatasnamakan putusan majelis tarjih bukan sembarangan. Semua membutuhkan proses mudzakarah, empat sampai lima kali. Dalam Mudzakarah ini mengundang semua unsur, pakar dan tokoh agama yang paham terhadap persoalan yang sedang dibahas. Jika itu sudah tuntas, baru bisa ditingkatkan menjadi keputusan Majelis Tarjih. Misalnya adanya ketetapan Keputusan Majelis Tarjih Kota Palembang, atau melalui Majelis Tarjih Wilayah. Semua itu bisa dilakukan tetapi, ya itu tadi harus melalui mudzakarah dengan melibatkan semua unsur.

Menurut Anda, selama Anda memimpin Muhammadiyah di Sumsel periode sebelumnya, apa kendala yang sering muncul terkait dengan krisis Ulama Tarjih?

Kita ini dihadapkan pada situasi masyarakat yang pragmatis, yang cenderung sibuk oleh pemenuhan kebutuhan kesaharian. Sehingga persoalan agama yang berhubungan dengan mereka langsung, sering terlupa. Mayoritas jamaah kita banyak menunggu di majelis-majelis ta’lim untuk bertanya sesuatu persoalan agama dan persoalan lain. Nah, dalam hal ini menurut saya memang Majelis Tarjih dituntut pro aktif, untuk mengetahui persoalan apa yang sebenarnya sedang menjadi pertanyaan masyarakat, tentu berkaitan dengan masalah yang berpotensi menjadi bagian dari kajian Majelis Tarjih. Setelah selesai diputuskan, nanti Majelis Tabligh yang bertugas menyampaikan kepada masyarakat, baik keluarga besar Muhammadiyah maupun diluar Muhammadiyah.

Untuk Pakar yang mungkin dapat menjadi Ulama Tarjih bagaimana?

Ini juga menjadi salah satu kendala yang menurut saya perlu dicarikan segera solusinya. Jujur saja kita akui, sampai hari ini di Muhammadiyah memang masih sangat kurang Sumber Daya Manusia (SDM) yang ke-ilmuannya mengarah pada Ulama Tarjih. Belum lagi minat yang masih belum maksimal untuk menjadi Ulama Tarjih. Menurut saya, memang untuk menjadi Ulama Tarjih tidak bisa hanya diukur dengan gelar ke-sarjanaan dan ke-ulamaan seseorang saja. Tetapi jauh lebih penting dari itu spesialisasi dan kedalaman, penguasaan ke-ilmuan agama menjadi hal penting dimiliki oleh seseorang yang nantinya akan menjadi kader Ulama Tarjih. Dia harus paham terhadap bahasa arab, terhadap kajian dan pemahaman Al-Quran yang mumpuni dan ilmu lain yang mendukung ke-ulamaan Majelis Tarjih. Ulama Tarjih memang harus punya basic ilmu agama yang komprehensip, sehingga ke-ilmuannya juga matang dan dapat dipertanggngjawabkan. Untuk saat ini, menurut saya memang orang-orang seperti ini masih sangat kurang. Dan ini terus kita cari agar kita tidak kehabisan Ulama Tarjih.

Kenapa hal itu sampai demikian krisis. Menurut Anda apa persoalannya?

Pertama soal minat untuk dijadikan kader Ulama Tarjih juga sangat minim. Belum lagi sebagian ulama di Muhamamdiyah juga kurang terlatih berbicara, berdiskusi untuk membicarakan soal-soal hukum yang sebenarnya dapat menjadi bagian kajian, atau bahkan menjadi Keputusan Majelis Tarjih. Padahal, Majelis Tarjih ini adalah ruh-nya Muhammadiyah. Bisa dibayangkan, kalau Majelis Tarjih adalah Ruh-nya Muhammadiyah, berarti kan harus dihidupkan terus sehingga ruh-nya tidak mati. Nah, yang saya lihat, selama ini seakan-akan Himpunan Putusan Tarjih (HPT) sudah cukup menjawab persoalan dengan lengkap segala persoalan. Padahal persoalan dakwah di masyarakat terus berkembang. Sekarang untung PP Muhammadiyah mengeluarkan kumpulan tanya jawab. Meskipun ini bentuknya fatwa saja, tetapi bisa membantu sebagian masyarakat untuk mengetahui beberapa persoalan agama yang mungkin sedang mereka pertanyakan., Tetapi ini fatwa, belum menjadi Keputusan Majelis Tarjih.

Kembali ke masalah krisis Ulama Tarjih. Menurut Anda bagaimana ini bisa segera teratasi?

Paling tidak, ini menjadi pekerjaan rumah bagi keluarga besar Muhamamdiyah di Sumsel. Dengan kata lain, Muhammadiyah memang harus memiliki perhatian serius terhadap persiapan kader  Ulama Tarjih. Kalau soal program sebenarnya sudah banyak yang mengarah kesana. Bahkan PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muammadiyah Yigyakarta untuk mempersiapkan Ulama Tarjih ini menyelenggarakan pendidikan selama satu tahun untuk dididik dan dibiayai agar menjadi Ulama Tarjih. Setiap tahun PWM Sumsel selalu mengirim surat ke setiap Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) agar mereka mau mengutus kadernya untuk ikut dalam sekolah kader Ulama Tarjih ini.

 Selama ini bagaimana respon PDM di Sumsel?

Harapan kita awalnya akan banyak kader yang mengutus dari daerah. Tetapi faktanya, setiap tahun paling-paling hanya satu atau dua orang saja. Kadang-kadang belum seleai belajar sudah lebih dulu pulang. Ini kan masalah.

Menurut Anda, apa solusinya?

Saya pikir, sistem boarding school (kurikulum dan sistem pesantren), yang bisa mendidik sejak awal sekolah sampai di tingkat perguruan tinggi. Dengan sistem ini murid atau santri bisa ditempa selama 24 jam, dan terdidik secara kosisten. Tetapi masalahnya kemudian, sampai hari ini, orang Muhammadiyah sendiri tidak terlalu tertarik menyekolahkan anaknya ke pesantren. Mereka memilih ke sekolah umum yang jauh dari kaderisasi Ulama Tarjih. Akibatnya kaderisasi Ulama Tarjih dan Kader Persyarikatan tidak seimbang, karena mereka pilih sekolah umum yang arahnya menjadi kader persyarikatan. Kita dulu punya Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Muhammadiyah. Tetapi kemudian berubah menjadi Madrasah Aliyah seperti Aliyah lain, Kurikulumnya ya ikut pemerintah. Akhirnya MAK Muhammadiyah yang menjadi embrio kaderisasi Ulama Tarjih Muhammadiyah menjadi bias, karena kurikulum yang digagas Muhammadiyah sudah lebur dengan kurikulum Departemen  Agama dan pemerintah. Kedepan, kita berharap ada maksimalisasi kegiatan pelatihan tarjih dan tajdin  agar dapat memberikan pemahaman dan keterampilan yang memadai mengenai metodologi ijtihad dan istimbath hukum Islam. Dengan kegiatan ini untuk memfasilitasi dan mengusahakan ketersediaan ‘stok’ kader ulama tarjih Muhammadiyah sehingga tidak terjadi kelangkaan.[*]

Sumber : Majalah Warta Dakwah 2010

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s